Setelah AS, Giliran India Awasi Gerak-gerik Huawei & ZTE

Jakarta - Gerak-gerik penyedia jaringan teknologi dan perangkat telekomunikasi asal China mulai mendapat pengawasan ketat. Setelah dicurigai Amerika Serikat, kini giliran India yang ikut-ikutan menyelidiki Huawei dan ZTE di negaranya.

Seperti dikutip detikINET dari TelecomAsia, Rabu (21/11/2012), Foreign Investment Promotion Board (FIPB) di India akan segera mengadakan rapat untuk mempelajari hasil penyelidikan komite Intelijen AS terhadap Huawei dan ZTE.

"FIPB akan melakukan rapat untuk melihat risiko yang bisa ditimbulkan dari beroperasinya kedua perusahaan asal China tersebut jika merujuk pada hasil temuan Komite Intelijen AS," demikian pernyataan Department of Economic Affairs Secretary India, Aravind Marayam. 

Badan bentukan pemerintah tersebut juga tengah mengkaji untuk mengubah aturan bagi investor asing demi melakukan langkah pencegahan guna mengamankan jaringan telekomunikasi di India.

Seperti diberitakan sebelumnya, Huawei telah berulang kali membantah hasil laporan dari komite Intelijen AS itu sejak keluar Oktober lalu. 

Pihak Huawei India juga menegaskan selalu mematuhi aturan yang berlaku di negeri itu dan menjadi vendor pertama yang menandatangani komitmen terkait masalah keamanan.

Pada 2010, Huawei bahkan berani berbagi kode untuk diperiksa oleh pakar yang ditunjuk pemerintah India. Huawei juga menyetujui konsesi aksi pemerintah India yang sempat melarang penggunaan peralatan dari vendor China di awal tahun, walau akhirnya larangan itu dicabut dua bulan kemudian.

Di India sendiri, operator dan pelanggannya banyak yang mengeluhkan terlalu ketatnya aturan keamanan baru, terutama untuk aktivasi SIM card baru.

Seperti diketahui, hasil investigasi dari Komite Intelijen AS bentukan parlemen negara tersebut menyarankan perusahaan-perusahaan di negara AS untuk menghindari bekerja sama dengan Huawei dan ZTE.

Laporan dari komite itu juga menyarankan setiap aksi korporasi yang melibatkan kedua vendor tersebut baik itu akuisisi, pengambilalihan, atau merger harus diblokir oleh regulator setempat.

Dalam laporan itu juga disarankan peralatan atau sistem teknoogi informasi dan komunikasi dari pemerintah AS tidak menggunakan peralatan dari Huawei atau ZTE.

Namun, dalam laporan itu tidak menyebutkan adanya bukti tentang keterlibatan kedua vendor itu terhadap pemerintah atau militer China.

Selain itu juga memperlihatkan lemahnya tudingan karena tidak adanya bukti dan kecurigaan yang memperkuat alasan tidak mengikuti hukum yang berlaku di AS.

Hasil penyelidikan terpisah dari Gedung Putih memang sempat menemukan masalah di perangkat lunak. Tetapi ini lebih berkaitan dengan kualitas coding, bukan terkait isu keamanan berhubungan dengan militer China.

Pemerintah China sendiri menolak tudingan keras tersebut dan meminta AS untuk memisahkan isu politik dengan ekonomi.


( rou / ash )