Bertanggung Jawab Pada Ekonomi Negara

sumber:detik.com

Jakarta - Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat Amidan Amin menilai, jika pemerintah mempunyai tanggung jawab terhadap ekonomi Indonesia, maka harga Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi harus dinaikkan.

"Subsidi BBM sudah hampir mencapai titik nadir, sudah tidak mungkin lagi ditambah (subsidi) ya menurut saya kita ya harus naikkan (harga BBM subsidi)," kata Amidan ketika ditemui diacara Silaturahmi Nasional Masyarakat Ekonomi Syariah, di Plaza Mandiri, Sabtu (15/12/2012).

Menurutnya, subsidi BBM yang mencapai Rp 200 triliun sudah sangat membebani keuangan negara. Apabila masih merasa memiliki tanggung jawab terhadap ekonomi Indonesia, kata Amidan, maka harga BBM subsidi harus naik untuk mengurangi beban anggaran.

"Kenapa harus naik, karena kita kan harus bertanggungjawab dengan ekonomi negara kita," ucap Amidan.

Namun, jika pemerintah menaikkan harga BBM subsidi, kata Amidan, pemerintah harus ada langkah antisipasi dampak sampingan dari kenaikan harga BBM tersebut.

"Tapi pemerintah harus bisa antisipasi dampak sampingan dari kenaikan harga BBM subsidi tersebut, ya misal kenaikan tidak diberlakukan untuk kendaraan umum, yang penting antisipasinya untuk masyarakat di akar rumput," cetusnya.

Seperti diketahui, anggaran subsidi BBM di 2012 meningkat dari Rp 137 triliun menjadi Rp 219 triliun akibat adanya tambahan kuota BBM subsidi dari 40 juta KL menjadi 4,4 juta KL. Tapi ternyata jatah tersebut belum cukup dan pemerintah minta tambahan lagi 1,2 juta KL dengan nilai sekitar Rp 6 triliun.

Dalam APBN-P 2012 disetujui anggaran subsidi energi Rp 225 triliun, dengan rincian subsidi BBM Rp 137 triliun, subsidi listrik Rp 65 triliun, dan cadangan risiko fiskal energi Rp 23 triliun.

Sebelumnya, Ketua Umum Kadin Suryo Bambang Sulisto pernah mengatakan, subsidi BBM tidak tepat lagi. Harga seliter BBM subsidi yang lebih murah dari 1 botol air mineral, sudah tidak masuk akal.

Menurut Suryo, subsidi energi (BBM dan listrik) yang mencapai hampir Rp 300 triliun dinilai terlalu besar, dan habis hanya untuk dibakar.

"Bayangkan kalau Rp 300 triliun tersebut dialihkan ke infrastruktur dan pendidikan. Banyak yang merasakan dampaknya, seperti pembangunan infrastruktur efeknya akan menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan geliat ekonomi, dan pengusaha pastinya akan memanfaatkannya juga. Bandingkan dengan subsidi BBM dan listrik saat ini, ya yang menikmati kita-kita ini (pengusaha) dan orang mampu," paparnya.

Laporan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas (BPH Migas) juga mengatakan, seringkali terjadi penyelundupan BBM subsidi yang jumlahnya lumayan. Terakhir, ada sekitar 1.700 KL BBM subsidi diduga yang diselundupkan di Kalimantan. Bahkan ada juga oknum aparat keamanan yang juga membekingi BBM subsidi untuk diselundupkan ke industri.

Bahkan Menteri ESDM Jero Wacik mengakui, selama ini penyelundupan BBM subsidi makin banyak karena harga BBM subsidi yang terlalu murah yaitu Rp 4.500 per liter dibandingkan BBM non subsidi sekitar Rp 9.700 per liter.

Jero Wacik tak menampik adanya penyelundupan BBM subsidi. Bahkan menurut Jero, aksi penyelundupan BBM subsidi makin banyak walaupun sudah banyak yang tertangkap. Hal ini salah satunya disebabkan oleh makin lebarnya perbedaan harga antara BBM subsidi dengan BBM non subsidi.

"Kita sudah tangkap mereka, tapi yang menyelundup makin banyak lagi, semakin banyak akal-akalan mereka," kata Jero.